ANALISIS STRUKTUR KELEMBAGAAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Posted on : Desember 14, 2014 | post in : HASIL PENELITIAN |Leave a reply |

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Struktur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Bengkulu dilihat dari aspek kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Sampel dalam penelitian ini diambil dari unsur pimpinan dan staf KP2T Propinsi Bengkulu. Sampel wawancara dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang diambil dari 3 orang dari unsur pimpinan dan 1 orang staf. Teknik pengambilan sampel porposive sampling. Analisa data yang dilakukan melalui wawancara dengan cara berulang-ulang dan berkesinambungan antara pengumpulan dan analisis data, baik selama pengumpulan data di lapangan maupun sesudah data terkumpul. Analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: Reduksi, Display, dan Penyimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian dilihat dari Pelaksanaan dimensi kompleksitas selama ini pemisahan tugas-tugas antara masing-masing seksi dan sub bagian, pemisahan tugas-tugas antara tingkat jabatan yang lebih tinggi dengan tingkat jabatan yang lebih rendah serta pemisahan tugas-tugas di tempat kerja dengan tugas-tugas yang diberikan oleh top management sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing, dari formalisasi selama ini sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan organisasi dan tata kerja, standar operasional prosedur, serta diberikannya pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, khususnya pegawai yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Sementara itu dalam pelaksanaan tugas sudah ada standar operasional prosedur dan pendidikan dan latihan yang diberikan pada pegawai, agar pegawai dapat bekerja sesuai prosedur yang didukung keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan. Pendidikan dan latihan yang telah diperoleh atau diikuti adalah diklat peningkatan mutu dan standar pelayanan minimal pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan selama ini kewenangan pengambilan keputusan untuk setiap tingkat eselon baik eselon tinggi, menengah, dan rendah dalam SKPD belum ada, karena di dalam Peraturan Gubernur hanya mengatur tentang tugas pokok dan fungsi tidak memberikan kewenangan secara detail, sehingga penentu kewenangan lebih dominan pada top management walaupun keputusan diambil melalui rapat koordinasi dengan bidang, termasuk keputusan yang bersifat strategis.

Kata kunci: Struktur Kelembagaan, Kompleksitas, Formalisasi, Dan Sentralisasi.

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the Integrated Licensing Services Office Structur Bengkulu Province viewed from the aspect of complexity, formalization, and centralization. Methods Research is Qualitative. The sample in this study were drawn from the elements of leadership and staff KP2T Bengkulu Province. Sample interviews in this study were taken from 4 and 3 elements of leadership and one staff person. The sampling technique porposive sampling. Data analysis was conducted through interviews with how repetitive and continuous between data collection and analysis, either during data collection in the field and after the data are collected. Data analysis was performed by three stages: reduction, Display, and inference and verification. Structur research results kelambagaan KP2T Bengkulu Province in general is quite effective, is because of the existing three-dimensional, two-dimensional complexity and formalization which has been running effectively and one dimension that is centralized in its implementation has not been effective enough. Implementation of the complexity dimension has to work effectively, the implementation of effective dimension has formalisas, and Implementation of centralization dimension in Bengkulu Province yet effective.

Keywords: Institutional Structuring, Complexity, Formalization, and centralization.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd