DISIPLIN PEGAWAI DALAM PENGGUNAAN ATRIBUT KEPANGKATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Posted on : Desember 14, 2014 | post in : HASIL PENELITIAN |Leave a reply |

ABSTRACT

This study is to determine the Employee Discipline In Using Attribute Ranks In Bengkulu Provincial Secretariat in accordance with the Governor Regulation No. 14 of 2013 on uniforms and attributes of civil servants in the Department of Government of Bengkulu Province.
This is a qualitative research method. Sample interviews in this study were taken from the 6 elements 2 and 4 structural officials staff. The sampling technique used in this study sampling porposive research that took respondents by researchers consideration. Data analysis was conducted through interviews with how repetitive and continuous between data collection and analysis, either during data collection in the field and after the data are collected. Data analysis was performed by 3 stages: reduction, Display, and inference and verification.
The results showed discipline in the use of Attribute Ranks Employee uniforms Protection Society and Clothing Department Warana Legs In Bengkulu Provincial Secretariat in accordance with the Governor Regulation No. 14 of 2013 on uniforms and attributes of civil servants in the Department of Government of Bengkulu province in the implementation has not been optimal. This is because there are many staff or employees who do not comply with usage attribute uniforms, such as the employee does not use the Board Names, Name / ID Card, Signs Rank, Name Tag, WTP and Belt, Badges Korpri.
Suggestions to study inspectorate to conduct training and ongoing supervision of the attributes in accordance with Rule kepangakatan Governor, each unit of work or on education may submit a budget to the Provincial House of the attributes to be able to allocate funds for the staff or the official emblem of the environment on education, respectively, so that the employee or officials no longer use attributes that are not appropriate rank specified, the Regional Secretariat may be issued a circular on regulating the use of rank to all SKPD attributes that exist in the ranks of the Bengkulu Provincial Government and Civil Service Police Unit can be firm with the staff and officials who violate the rules of the governor and the governor to rank attributes can be ordered on education leadership in over seeing any official or his staff on education each environment on the use of the rank attribute.

Keywords: Employee Discipline, Rank Attribute Usage

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Disiplin Pegawai Dalam Penggunaan Atribut Kepangkatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan Gubernur No 14 tahun 2013 tentang pakaian dinas dan atribut pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pemerintah Propinsi Bengkulu
Metode penelitian adalah kualitatif. Sampel wawancara sebanyak 6 orang yang diambil dari 2 orang unsur pejabat struktural dan 4 orang staf. Teknik pengambilan sampel menggunakan porposive sampling. Analisa data yang dilakukan melalui wawancara dengan cara berulang-ulang dan berkesinambungan antara pengumpulan dan analisis data, baik selama pengumpulan data di lapangan maupun sesudah data terkumpul. Analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: Reduksi, Display, dan Penyimpulan dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan disiplin Pegawai dalam Penggunaan Atribut Kepangkatan Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pakaian Dinas Warana Kaki pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan Gubernur No 14 tahun 2013 tentang pakaian dinas dan atribut pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pemerintah Propinsi Bengkulu dalam pelaksanaannya selama ini belum optimal. Ini dikarenakan masih banyak staf atau pegawai yang tidak mematuhi penggunaan atribut pakaian dinas tersebut, seperti pegawai tidak menggunakan Papan Nama, Nama/ID Card, Tanda Pangkat, Name Tag, WTP dan Ikat Pinggang, Lencana Korpri.
Pada inspektorat untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap atribut kepangakatan sesuai dengan Peraturan Gubernur, setiap unit kerja atau SKPD dapat mengajukan anggaran ke DPR Provinsi untuk dapat mengalokasikan dana atribut kepangkatan bagi staf atau pejabat dilingkungan SKPD masing masing, sehingga pegawai atau pejabat tidak ada lagi yang tidak menggunakan atribut kepangkatan sesuai yang telah ditentukan, Sekretariat Daerah (Sekda) dapat mengeluarkan surat edaran tentang penertiban penggunaan atribut kepangkatan kepada seluruh SKPD yang ada pada jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dapat bersikap tegas terhadap staf maupun pejabat yang melanggar peraturan gubernur tentang atribut kepangkatan serta Gubernur untuk dapat memerintahkan pimpinan SKPD dalam mengawasi setiap pejabat atau staf dilingkungan SKPD nya masing masing tentang penggunaan atribut kepangkatan tersebut.

Kata kunci: Disiplin Pegawai, Penggunaan Atribut Kepangkatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd