ANALISIS KEPUTUSAN ETIS DI SEKRETARIAT DPRD

Posted on : Maret 13, 2015 | post in : HASIL PENELITIAN |Leave a reply |

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keputusan Etis Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. Metode penelitian adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini seluruh pegawai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebanyak 8 (delapan) orang yang diambil dari masing-masing Bagian, dengan rincian Bagian Umum 2 orang, Bagian Persidangan 2 orang, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas 2 orang, dan Bagian Keuangan 2 orang. Dimana masing masing Bagian diambil 1 orang Kepala Bagian dan 1 orang staf. Teknik pengambilan sampel menggunakan porposive sampling. Analisa data yang dilakukan melalui wawancara  dengan cara berulang-ulang dan berkesinambungan antara pengumpulan dan analisis data, baik selama pengumpulan data di lapangan maupun sesudah data terkumpul. Analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: Reduksi, Display, dan Penyimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Keputusan etis pada Sekretariat Dewan Provinsi Bengkulu dilihat dari kriteria manfaat masih terdapat keputusan yang memiliki syarat kepentingan seperti kepentingan anggota Dewan dan pemerintah, sehingga keputusan tersebut kurang memperhatian azas manfaat bagi instansi Sekretariat Dewan Provinsi Bengkulu, dan  Keputusan etis pada Sekretariat Dewan Provinsi Bengkulu dilihat dari kriteria berfokus pada hak belum memperhatikan hak hak atau kepentingan organisasi atau instans maupun pegawai, sehingga tidak memperhatikan kepentingan pegawai dan keputusan tanpa melibatkan bawahan atau pegawai. Selain itu pegawai jarang diminta masukan atau saran terhadap keputusan yang diambil serta   Keputusan etis pada Sekretariat Dewan Provinsi Bengkulu dilihat dari kriteria berfokus pada keadilan belum bersifat adil karena antara pegawai yang malas dan pegawai yang rajin sama, bahkan dibagian tertentu staf di komisi tidak mendapatkan honor kegiatan, dikarenakan sudah di komisi sehingga tidak boleh mendapatkan honor kegiatan di PPTK, seperti pemberian honor tidak dibedakan antara pegawai yang rajin dengan yang malas. Selain itu juga penunjukkan PPTK (pejabat Pengguna Teknis Kegiatan) hanya pegawai yang dekat dengan pimpinan dan tidak berbagi tugas dengan pegawai yang lain. Namun karena itu sudah keputusan pimpinan, maka semua pegawai harus mematuhinya. Begitu juga dengan senioritas, seringkali pekerjaan diberikan kepada pegawai yang senior tanpa melibatkan pegawai yang baru, sehingga pegawai yang baru lambat memahami pekerjaan yang dilakukan.

 Kata kunci: Keputusan Etis, Kriteria Manfaat, Berfokus Pada Hak, Berfokus pada keadilan

ABSTRAK

 Pengambilan keputusan merupakan suatu keterampilan intelektual seorang dalam suatu proses manajemen. Sebagai usaha dalam pemecahan masalah-masalah manajemen maka keterampilan ini dikatakan sebagai suatu keterampilan ini dikatakan sebagai suatu keterampilan intelektual karena keterampilan itu dilandasi, oleh olah pikir atau pemikiran-pemikiran yang akurat, dan teliti, dengan memperhitungkan semua aspek lingkungan organisasi, baik lingkungan intern organisasi maupun lingkungan ekstern organisasi. Kekeliruan dalam  pengambilan keputusan dapat menyebabkan masalah-masalah lain yang timbul. Berdasarkan data Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan kegiatan daftar honor kegiatan PPTK, terlihat nama-nama yang ditugaskan di setiap komisi, tidak berhak mendapatkan honor dari kegiatan PPTK karena kepetusan tersebut dikeluarkan langsung oleh Pengguna Anggaran (PA).

Survei awal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang dilakukan di tempat kerja seringkali tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, keputusan yang ambil di tempat kerja membedakan kinerja pegawai, keputusan yang ambil di tempat kerja tidak membedakan senioritas pegawai, pegawai kurang menghormati keputusan yang diambil dalam melaksanakan pekerjaan serta pegawai tidak memiliki kebebasan berbicara dalam hal pengambilan keputusan di tempat kerja.

Pada bagian persidangan dilihat dari kriteria manfaat menunjukkan dalam mengambil keputusan yang diambil kepala bagian tidak melakukan diskusi atau tidak melibatkan pegawai yang lainnnya, dan pada bagian persidangan dilihat dari kriteria berfokus pada hak menunjukkan atasan minta masukan dari bawahannya apabila telah terjadi permasalahan atau konflik di tempat kerja, serta dilihat dari kriteria berfokus pada keadilan, pada bagian humas, pembagian tugas tidak adil dikarenakan tugas diberikan kepada orang yang dianggap mampu saja, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak ada pemerataan diantara pegawai.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini perlu diangkat penelitian tentang permasalahan keputusan etis kriteria manfaat, berfokus pada hak, dan fokus pada keadilan Di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keputusan Etis Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

Metode penelitian adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini seluruh pegawai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebanyak 8 (delapan) orang yang diambil dari masing-masing Bagian, dengan rincian Bagian Umum 2 orang, Bagian Persidangan 2 orang, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas 2 orang, dan Bagian Keuangan 2 orang. Dimana masing masing Bagian diambil 1 orang Kepala Bagian dan 1 orang staf. Teknik pengambilan sampel menggunakan porposive sampling. Analisa data yang dilakukan melalui wawancara  dengan cara berulang-ulang dan berkesinambungan antara pengumpulan dan analisis data, baik selama pengumpulan data di lapangan maupun sesudah data terkumpul. Analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: Reduksi, Display, dan Penyimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan Keputusan etis pada Sekretariat Dewan Provinsi Bengkulu dilihat dari kriteria manfaat masih terdapat keputusan yang memiliki syarat kepentingan seperti kepentingan anggota Dewan dan pemerintah, sehingga keputusan tersebut kurang memperhatian azas manfaat bagi instansi Sekretariat Dewan Provinsi Bengkulu, dan  Keputusan etis pada Sekretariat Dewan Provinsi Bengkulu dilihat dari kriteria berfokus pada hak belum memperhatikan hak hak atau kepentingan organisasi atau instans maupun pegawai, sehingga tidak memperhatikan kepentingan pegawai dan keputusan tanpa melibatkan bawahan atau pegawai. Selain itu pegawai jarang diminta masukan atau saran terhadap keputusan yang diambil serta   Keputusan etis pada Sekretariat Dewan Provinsi Bengkulu dilihat dari kriteria berfokus pada keadilan belum bersifat adil karena antara pegawai yang malas dan pegawai yang rajin sama, bahkan dibagian tertentu staf di komisi tidak mendapatkan honor kegiatan, dikarenakan sudah di komisi sehingga tidak boleh mendapatkan honor kegiatan di PPTK, seperti pemberian honor tidak dibedakan antara pegawai yang rajin dengan yang malas. Selain itu juga penunjukkan PPTK (pejabat Pengguna Teknis Kegiatan) hanya pegawai yang dekat dengan pimpinan dan tidak berbagi tugas dengan pegawai yang lain. Namun karena itu sudah keputusan pimpinan, maka semua pegawai harus mematuhinya. Begitu juga dengan senioritas, seringkali pekerjaan diberikan kepada pegawai yang senior tanpa melibatkan pegawai yang baru, sehingga pegawai yang baru lambat memahami pekerjaan yang dilakukan.

Saran kepada Sekretariat Dewan Provinsi Bengkulu dalam mengambil keputusan hendaknya lebih mengutamakan kepentingan dan kebaikan instansi, dan  dalam pengambilan keputusan hendaknya memperhatikan hak-hak pegawai utntuk memberikan pendapat atas keputusan yang diambil serta dalam meutuskan honor pegawai hendaknya dapat bersifat adil sesuai dengan kinerja pegawai masing masing.

 Kata kunci: Keputusan Etis, Kriteria Manfaat, Berfokus Pada Hak, Berfokus pada keadilan

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd