Perubahan APBD

Posted on : April 19, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Menurut Anggraini (2010) Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SiLPA) sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Lebih lanjut menurut Anggraini (2010) secara umum perubahan APBD ini dilakukan setelah diketahui secara pasti SiLPA (Sisa Lebih Tahun Anggaran). SiLPA diketahui setelah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya ditetapkan. Perubahan APBD dapat juga dilakukan sebelum diketahui SiLPA secara pasti namun tindakan ini dilakukan apabila memenuhi kriteria tertentu seperti keadaan darurat atau adanya kebijakan pusat, dan perubahan ini ditampung pada saat perubahan APBD. Selain itu perubahan APBD dapat juga dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Tindakan ini juga dilakukan apabila memenuhi kriteria tertentu, dan perubahan ini selanjutnya dilaporkan pada laporan arus kas. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah itu sendiri sebagai pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi dari Sekretaris Daerah.

Pemisahan pelaksanaan APBD ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tangung jawab terlaksananya mekanisme keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah (check and balances) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat. Karena penyusunan anggaran untuk setiap tahun tersebut sudah dimulai dipersiapkan pada bulan Juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada pelaksanaannya APBD tersebut perlu perubahan atau penyesuaian (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd