Pajak

Posted on : April 21, 2016 | post in : EKONOMI PEMBANGUNAN |Leave a reply |

1. Pengertian
Pajak menurut Rocmat Sumitra (Mardiasmo, 2000:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2000 hal 1) sebagai berikut :

a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Unsur Pajak dan Fungsi Pajak
a. Unsur Pajak
Pajak memiliki unsur-unsur yakni hal-hal yang membentuknya. Menurut Pudyadmoko (2000) unsur pajak terdiri dari :
1) Ada masyarakat
Untuk timbulnya pajak masyarakat harus ada, karena pajak diadakan guna memenuhi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak, karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang timbulnya pajak.
2) Ada undang-undang
Adanya undang-undang dan peraturan lain mencerminkan adanya nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3) Ada pemungut pajak
Pajak dipandang sebagai peralihan kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain yaitu dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah. Maka dengan sendirinya ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima pengalihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah yang merupakan penyelenggara kepentingan sekaligus penguasa.
4) Ada Subjek pajak atau wajib pajak
Subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang/badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-undang. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, dengan demikian subjek pajak belum tentu wajib pajak tetapi wajib pajak sudah pasti subjek pajak.

Subjek pajak atau wajib pajak dibedakan menjadi :
a) Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tingal, berkedudukan/berdomisili di dalam negeri.
b) Subjek pajak/wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili di luar negeri.

5) Fungsi Pajak
Pada dasarnya fungsi pajak menurut Tjahyono (2000) adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut adalah penjelsan untuk masing-masing fungsi tersebut :
a) Fungsi sumber keuangan negara (budgetair)
Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
b) Fungsi mengatur (regularend)
Fungsi mengatur dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.
Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :
1) Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
2) Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3. Penggolongan Pajak
Seperti yang diungkapkan dalam Mardiasmo (2002), terdapat 3 jenis pengelompokan, yaitu :
a. Menurut Golongannya
Menurut golongannya pajak dibagi menjadi 2 yaitu :
1) Pajak langsung
Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh pajak penghasilan.
2) Pajak tak langsung
Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh pajak pertambahan nilai.
b. Menurut Sifatnya
Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu :
1) Pajak subjektif (bersifat perorangan)
Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan material, yaitu yang disebut daya pikul.
2) Pajak objektif (bersifat kebendaan)
Pajak objektif adalah pajak yang melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak.
c. Menurut Lembaga Pemungut
Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu :
1) Pajak Negara (pajak pusat)
Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.
a) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak :
1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Bea materai
b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).
2) Pajak Daerah
Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.
a) Pajak-pajak tingkat Propinsi :
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
b) Pajak-pajak tingkat Kabupaten/Kota :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengembilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air dan Tanah
9. Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

4. Syarat dan Azas Pemungutan Pajak
a. Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Tjahyono (2000) ada empat syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu :
1) Prinsip Kesamaan (Equality)
Prinsip Kesamaan (Equality) adalah pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan atau keadan wajib pajak.
2) Prinsip Kepastian Hukum (Certainty)
Prinsip Kepastian Hukum (Certainty) adalah dalam pemungutan pajak harus jelas, tegas dan pasti sehingga dimengerti oleh wajib pajak.
3) Prinsip Kelayakan (Convinience of Payment)
Prinsip Kelayakan (Convinience of Payment) adalah pajak yang harus dipungut secara tepat serta tidak memberetkan wajib pajak, misalnya pada saat penerimaan penghasilan.
4) Prinsip Ekonomi (Econimics of Colection)
Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin.

b. Asas Pemungutan Pajak
Asas pemungutan ajak menurut Mardiasmo (2002) dibagi menjadi tiga, yaitu :
1) Asas Dimisili (tempat tinggal)
Negara dimana wajib pajak tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semua penghasilan wajib pajak. Siapa saja yang bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun diperolehnya dar luar Indonesia.
2) Asas Sumber
Pengenaan pajak tergantung adanya sumber di suatu negara. Siapapun yang menerima penghasilan dari Indonesia, akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia, baik wajib pajak bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri.
3) Asas kebangsaan
Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara, dimana setiap oarang asing yang bertempat tinggal di Indoensia diperlukan untuk membayar pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam memungut pajak, sistem yang digunakan menurut Mardiasmo (2002) sebagai berikut :

a. Official Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif)
b. Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak diserahkan oeh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.
c. With Holding System
Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

6. Tarif Pajak
Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak terdiri atas empat macam yaitu sebagai berikut :
a. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan angka pajak.
b. Tarif Proposional (Sebanding)
Tarif Proposional adalah tarif dengan persentase tetap barapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan
c. Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif Progresif adalah tarif dengan persentase yang semakin naik/meningkat apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.

d. Tarif Degresif (Menurun)
Tarif Degresif adalah tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd