Pemerintah Daerah

Posted on : April 21, 2016 | post in : EKONOMI PEMBANGUNAN |Leave a reply |

Pengertian

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Negara tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Sumber-sumber Penerimaan Daerah untuk melaksanakan azas dsentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan (pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Sedangkan Pendapatan Daerah itu sendiri bersumber dari :

  1. Pendapatan Asli Daerah
  2. Dana Perimbangan
  3. Lain-lain Pendapatan

Masih menurut Undang-Undang ini, pasal 6 disebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah terdiri dari :

  • Hasil pajak daerah
  • Hasil retribusi pajak daerah
  • Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan,
  • Lain-lain PAD yang sah

Selanjutnya Dana Perimbangan terdiri dari:

  1. Dana bagi hasil
  2. Dana alokasi umum
  3. Dana alokasi khusus

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, yang mana didalamnya menyebutkan bahwa bagian yang diperoleh dari pajak terdiri atas:  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHT), dn Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dana alokasi umum berfungsi pemeratan antar daerah dengan tujuan semua daerah memiliki kemampuan yang relatif sama untuk membiayai pengeluarannya dalam pelaksanaan azas desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan berdasarkan suatu rumus yang memasukkan unsur potensi penerimaan daerah dan kebutuhan objektif pengeluaran daerah dan dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd