MAKALAH HUKUM AGRARIA

Posted on : April 25, 2016 | post in : Hukum |Leave a reply |

PERBANDINGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR.65 TAHUN 2006 DENGAN UU NOMOR. 2 TAHUN 2012

a. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.(uu no.2 tahun 2012). Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. (perpres no.65 tahun 2006)

Analisis:

Dalam hal pengadaan tanah, uu no.2 tahun 2012 dikatakan “menyediakan” namun pada perpres no.65 tahun 2006 dikatakan “mendapatkan”
perbedaan mencolok terlihat pada kedua pasal tersebut,karena kata “menyediakan” dan “mendapatkan” memiliki makna yang berbeda

b. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
Analisis: dalam Perpres No.65 Tahun 2006 tidak dikatakan secara spesifik tentang objek tanah.

c. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

  • Asas kemanusiaan
  • Asas keadilan
  • Asas kemanfaatan
  • Asas kepastian
  • Asas keterbukaan
  • Asas kesepakatan
  • Asas keikutsertaan
  • Asas kesejahteraan
  • Asas keberlanjutan
  • Asas keselarasan

Analisis: dalam perpres no.65 tahun 2006 tidak dicantumkan asas-asas yang terkandung didalam perpres tersebut

  • Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
  • Rencana Tata Ruang Wilayah
  • Rencana pembangunan Nasional/Daerah
  • Rencana strategis
  • Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah

Analisis: dalam perpres no.65 tahun 2006 pengaturan penyelenggara pengadaan tanah tidak mencantumkan 4 hal yang disebutkan diatas,melainkan hanya mencantumkan pemerintah Pusat,Provinsi,dan Kabupaten

  • Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
  • Perencanaan
  • Persiapan
  • Pelaksanaan
  • Penyerahan hasil

Analisis: dalam perpres no.65 tahun 2006 tidak ada tahapan pengadaan tanah, hanya ada tugas panitia pengadaan tanah yang meliputi:

Panitia pengadaan tanah bertugas:

  1. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  2. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  3. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  4. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
  5. . mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  6. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
  7. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
  8. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.”
  9. Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat:
  10. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  11. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
  12. etak tanah;
  13. Luas tanah yang dibutuhkan;
  14. Gambaran umum status tanah;
  15. Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  16. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  17. Perkiraan nilai tanah;
  18. Rencana penganggaran.

Analisis: dalam perpres no.65 tahun 2006 tidak mencantumkan perencanaan pengadaan tanah dalam bentuk dokumen perencanaan

d. Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.

Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.

Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.

Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.

Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Analisis: dalam Perpres no.65 tahun 2006 tidak adanya konsultasi public yang melibatkan masyarakat,melainkan hanya musyawarah yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah.

 e. Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi:

  • inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
  • penilaian Ganti Kerugian;
  • musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
  • pemberian Ganti Kerugian; dan
  • pelepasan tanah Instansi.

(pasal 27 uu no.2 tahun 2012)

     Analisis: dalam perpres no.65 tahun 2006 hanya mengatakan tentang ganti rugi,tidak ada pembahasan mengenai apa yang tertulis dalam poin a.

  • Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
  • pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah;
  • pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
  • Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tana dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Analisis: masih dalam pelaksanaan pengadaan tanah, perpres no.65 tahun 2006 tidak menjelaskan seperti yang di jelaskan diatas.

f. Penilaian Ganti Kerugian

  • Pasal 31

(1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.

  1. Pasal 32

(1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Pasal 33 Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
  2. tanah;
  3. ruang atas tanah dan bawah tanah;
  4. bangunan;
  5. tanaman;
  6. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  7. kerugian lain yang dapat dinilai.
  8. Pasal 34

(1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.

(3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

  1. Pasal 35

Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.

  1. Pasal 36 Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
  2. uang;
  3. tanah pengganti;
  4. permukiman kembali;
  5. kepemilikan saham; atau
  6. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Analisis: dalam perpres no.65 tahun 2006 tidak menjelaskan tentang penilaian ganti rugi secara mendetail,melainkan hanya bentuk pemberian ganti ruginya saja yang tertuang dalam perpres no.65 tahun 2006

g. Pasal 37

  • Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Analisis: dalam perpres no.65 tahun 2006 tidak mencantumkan waktu untuk melakukan musyawarah mengenai ganti rugi.

h. Pasal 15 perpres no.65 tahun 2006

  • Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
  1. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
  2. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
  3. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

Analisis: dalam UU no.2 tahun 2012 tidak mncantumkan dasar penghitungan ganti rugi seperti dalam pasal 15 perpres no.65 tahun 2006

i. Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 51 (uu no. 2 tahun 2012)

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pemantauan dan evaluasi hasil penyerahan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang telah diperoleh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pertanahan.

Analisis: dalam perpres no. 65 tahun 2006 tidak ada pengaturan mengenai pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengadaan tanah

j. Sumber Dana Pengadaan Dana

Pasal 52 no. 2 tahun 2012

(1) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7A

Biaya Panitia Pengadaan Tanah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Analisis: terdapat pembaharuan atas biaya/sumber dana pengadaan tanah dari Menteri Keuangan pada perpres no. 65 tahun 2006 kepada APBN dan/atau APBD serta BUMN pada UU no. 2 tahun 2012

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd