ANALYSIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KAJIAN PERLINDUNGAN SOSIAL “ KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DALAM PENCAPAIAN MDGS DAN SDGs “

Posted on : Mei 23, 2016 | post in : TUGAS KULIAH |Leave a reply |

Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) akan menjadi acuan dalam perundingan Negara-negara untuk melanjutkan pembangunan pasca Milinium Development Goals (MDGs) yang sudah mencapai tahap akhir di tahun 2015. SDGs ini tidak terpisah dari pencapaian MDGs, SDGs merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan tersebut dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas.

Sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals – MDGs) akan berakhir Tahun 2015 dan akan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai kelanjutan MDGs maka modal dasar pencapaian SDGs adalah pencapaian target MDGs. Agenda pokok  SDGs adalah merampungkan pencapaian target MDGs yang tersisa,meningkatkan kualitas pencapaian target yang telah ada; dan terkait dengan mandat Rio+20 akan meningkatkan bobot perhatian pada aspek sosial dan lingkungan hidup. Berprinsip pada sinergi sosial-ekonomi-lingkungan, strategi pencapaian SDGs akan berbasis pendekatan partisipatif pada proses perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat bottom-up.

Dipilih SDGs (Sustainable Development Goals ) sebagai pengganti MDGs (Millenium Development Goals ) karena daya dukung alam terhadap kehidupan manusia semakin menurun sehingga perlu Penyelmatan. Penurunan daya dukung alam seperti jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat akan meningkatkan penggunaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan pemanfaatan SDA ini dikuartirkan akan merusak lebih jauh lautan dan daratan sebagai nutrisi manusia. Kebutuhan Manusia akan bahan pangan, energy dan kebutuhan lainya yang berasal dari hutan semakin meningkat sejak tahun 2007. Kehidupan penduduk local terutama yang berada di sekitar pantai dan hutan teracam oleh bahaya banjir dan kekeringan, karena itu muncul kesadaran baru diantara Negara-negara di dunia bahwa pola produksi dan konsumsi yang selama ini terjadi dilihat dari sisi lingkungan tidak berkelanjutan.

Ide atau gagasan tentang SDGs pertama kali disampaikan oleh pemerintah kolombia dan Guatemala dalam pertemuan resmi di solo, Indonesia, juli 2011.Laporan sekjen PBB yang dipersiapan oleh panel tingkat tinggi tentang keberlanjutan Global juga memberikan dukungan yang signifikan terhadap SDGs. Di dalam usulannya, kedua Negara menyebutkan ada 7 tujuan berkelanjutan yaitu :

  1. Combating poverty
  2. Changing Consumption Pattern
  3. Promoting Sustainable Human Settlement Development
  4. Biodiversity and forest
  5. Oceans
  6. Water Resources
  7. Advancing food security
  8. Energy, including from renewable sources

Pada dasarnya 8 sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals – MDGs) saling terkait dan strategi pencapaiannya membutuhkan pendekatan multi disiplin dan lintas sektor yang terkoordinasikan secara sistematis dan konsisten. Semua sektor berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu konstelasi yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu manfaat utama dari pengetahuan, data, informasi dan rekomendasi dari hasil kajian empiris mengenai kontribusi suatu sektor dalam pencapaian MDGs adalah untuk menyempurnakan kebijakan dan penentuan skala prioritas program/kegiatan pada sektor tersebut; tetapi kurang relevan untuk dasar pertimbangan penentuan alokasi anggaran antar sektor dalam kebijakan fiskal. Adalah fakta bahwa dimensi ekonomi makin mendominasi nilai-nilai peradaban modern. Mengacu fakta tersebut maka sasaran nomor 1 MDGs yaitu eradikasi kemiskinan dan kelaparan seringkali dipandang sebagai eficenrtum dari Sustainable Development Goals ( SDGs).

Sektor pertanian adalah penghasil pangan. Sementara itu aktor utama pertanian adalah petani serta buruh tani yang hampir semuanya tinggal di pedesaan. Jumlahnya sangat besar dan secara umum tingkat kesejahteraannya tertinggal dari kelompok masyarakat yang lain. Oleh karena itu meskipun kontribusi relatif sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) makin rendah tetapi peran sektor ini sangat strategis, baik dalam pencapaian MDGs  maupun SDGs.

Sampai saat ini data dan informasi dari hasil penelitian/kajian empiris yang mencerminkan kinerja/kontribusi sektor pertanian dalam pencapaian target MDGs belum tersedia. Setidaknya jawaban atas sejumlah pertanyaan berikut belum tersedia. Pertama , penurunan jumlah penduduk miskin komunitas petani dan perbandingannya dengan penduduk pedesaan pada umumnya; serta variasinya antar agroekosistem. Kedua, hubungan antara pertumbuhan sektor pertanian wilayah dengan penurunan jumlah petani miskin. Ketiga, perkembangan penyerapan tenaga kerja di pedesaan dan implikasinya terhadap pendapatan petani serta variasinya antar agroekosistem. Keempat, hubungan antara status perkembangan perekonomian desa dengan distribusi pendapatan. Kelima, implikasinya terhadap strategi yang harus ditempuh dalam pencapaian SDGs. Untuk kepentingan perumusan program, jawaban atas pertanyaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut sehingga diketahui faktor-faktor penjelasnya.

Saat ini permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian antara lain berupa kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan pengembangan inovasi yang dilakukan oleh para peneliti, kesenjangan antara inovasi hasil penelitian Litbang dan Perguruan Tinggi dengan aksesibilitas masyarakat pertanian, dan kesenjangan antara kebijakan pembangunan pertanian dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Tantangan dalam penyampaian inovasi pertanian ke depan adalah bagaimana senantiasa mampu mengembangkan inovasi pertanian yang tepat guna, partisipatif dan berkelanjutan? Tantangan tersebut dapat dijawab dengan terjadinya keterpaduan (interface) antara peran-peran: (1) lembaga penyuluhan, (2) lembaga penelitian, (3) lembaga pendidikan dan pelatihan (Perguruan Tinggi, dan Diklat Pertanian), (4) Lembaga pengaturan (penentu kebijakan), dunia bisnis (swasta) dan (5) lembaga pelayanan (Dinas dan instansi terkait), serta (6) kebutuhan petani dan usaha tani.  Keterpaduan tersebut setidaknya harus fokus mengarah pada terjadinya keterpaduan peran antar lembaga terkait dalam sistem agribisnis, yang mengarah pada potensi, permasalahan dan kebutuhan riil petani dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian. Substansi yang diteliti oleh lembaga penelitian adalah permasalahan dan kebutuhan riil petani, kelompok tani dan komunitas petani. Materi penyuluhan merupakan inovasi yang dihasilkan oleh lembaga Litbang/perguruan tinggi yang benar-benar tepat guna bagi upaya menjawab kebutuhan petani. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi berbagai kebijakan Penelitian; Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian; dan pelayanan dinas dalam diseminasi inovasi pertanian sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan petani; (2) Mengevaluasi implementasi diseminasi inovasi pertanian sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan petani; (3) Menganalisis keterkaitan Penelitian; Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dalam implementasi diseminasi inovasi pertanian sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan petani.  Lokasi penelitian mencakup wilayah Jawa (DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Banten) dan Luar Jawa (Provinsi Nusa Tenggara Timur).  Analisis data dalam penelitian ini mencakup: (1) analisis deskriptif komparasi dan (2) analisis pemangku kepentingan (stakeholders analysis).

Sesuai dengan kesepakatan para pemimpin ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN akan segera menjadi salah satu kawasan perdagangan internasional yang terbuka.  Pasar tunggal ASEAN 2015 telah disepakati dan pada masa mendatang kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN yang saling bekerjasama dan sekaligus bersaing di pasar global.  Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat berkepentingan untuk mempertahankan komoditas strategis di dalam negeri dan sekaligus berupaya meningkatkan intensitas perdagangan luar negeri. Kekuatan daya saing produk pertanian akan menunjukkan kelenturan komoditas tersebut menjaga kemampuannya menguasai pasar dalam negeri dan sekaligus membuka peluang memasuki pasar sekawasan. Kajian ini diharapkan dapat menyediakan data, informasi dan pengetahuan tentang produk pertanian strategis nasional yang mampu bersaing di pasar regional dengan melihat secara mendalam berbagai aspek yang memengaruhi pengembangan produk pertanian strategis yang bersangkutan secara komprehensif.

Keberadaan organisasi petani merupakan komponen penting dalam pembangunan pertanian. Dengan berada dalam organisasi formal, petani yang berada pada posisi subjek sekaligus objek pembangunan, dapat berperan dalam meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, memerangi kemiskinan, memperbaiki dagradasi sumber daya alam, meningkatkan keterlibatan perempuan, serta juga kesehatan, pendidikan, dan sosial politik. Tujuan umum dari kegiatan ini adalah merumuskan strategi dan kebijakan sistem pengorganisisasian petani yang efektif, utamanya petani kecil (small farmer), menuju kepada kemandirian petani dalam pembangunan pertanian. Tujuan ini diperoleh melalui tiga tujuan antara, yakni: (1) Mengidentifikasi kebijakan dan tata kelola pengorganisasian petani (terutama petani kecil) di Indonesia, (2) Mengidentifikasi kondisi, permasalahan, dan potensi pengorganisasian petani secara formal dan nonformal dalam berbagai level wilayah dan komoditas pertanian, dan (3) Mengkaji dan menganalisis peran organisasi petani, khususnya petani kecil, sehingga dapat memenuhi fungsi-fungsi komunikasi, administrasi, pendidikan, ekonomi, serta sosial politik dalam pembangunan pertanian. Nara sumber penelitian ini berasal dari aparat di tingkat instansi pusat sampai daerah, organisasi petani (koperasi, BUMP, LKMA dan asosiasi petani), serta tokoh petani dan buruh-buruh tani. Pemilihan organisasi petani didasarkan atas dasar bahwa organisasi petani dibangun pada hakekatnya untuk memenuhi lima kebutuhan yaitu fungsi administrasi pembangunan, fungsi komunikasi secara horizontal dan vertikal, fungsi partisipasi petani dalam pembangunan, fungsi kolektifitas ekonomi, serta fungsi perwakilan atau representatif politis petani.

 

DAFTAR  PUSTAKA

HUMPHREY WANGKE,  Tujuan Pembangunan berkelanjutan, 2013

TIM PUSAT SOSIAL DAN KEBIJAKAN PETANIAN, Implikasi kajian Empiris mengenai sector pertanian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd