Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri – BPM

Posted on : Desember 21, 2016 | post in : TEORI KESEHATAN |Leave a reply |

Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) menurut Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010.

  1. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes /SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
  2. Asas yang terdapat dalam Permenkes 1464/2010 adalah asas legalitas dan lex superior. Untuk menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, sehingga diperlukan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Untuk menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
  3. Ruang lingkup kewenangan bidan meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu, Pelayanan Kesehatan Anak, Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd