Kebijakan Pangan

Posted on : Desember 29, 2016 | post in : TUGAS KULIAH |Leave a reply |

Politik Kebijakan Pangan – Intervensi Negara VS Kepentingan Petani

Di Resume Oleh : Hadi Saputra

NIM : D2D009114

Program : Pascasarjana Magister Ilmu Admnistrasi

Judul : Kebijakan Elitis Politik Indonesia

Penulis : Tri Sulistyaningsih

A. Latar Belakang Kebijakan dan Isu Kebijakan

Di berbagai negara kawasan asia (termasuk Indonesia) sebagai produsen beras pemerintah melakukan intervensi karena alasan ekonomi dan politik. Apapun yang dilakukan pemerintah,seharusnya bertujuan membantu perkembangan pertanian rakyat yang pada gilirannya mampu meningkatkan ketahan pangan dan mensejahterakan masyarakat. Namun kebijakan pemerintah Indonesia saat ini tidak berpihak kepada masyarakat khususnya para petani. Hal ini dtandai dengan Indonesia yang tidak lagi mampu berswasembada beras, Indonesia menjadi negara pengimpor beras nomor satu dunia serta penetapan harga gabah yang mengalami fluktuasi dan tidak berpihak pada petani dan tingkat kesejahteraan petani sangat minim. Intervensi negara dalam hal ketahanan pangan ini dijadikan sebagai komoditi perdagangan dan komoditi politik. Pada masa Orde Lama beras dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan dukungan internasional untuk kebijakan politik global Indonesia. Pada Masa Orde baru beras ditempatkan sebagai Instrumen Politik yang sangat penting. Program awal di tahun 1970-an untuk meningkat produksi beras diluncurkan sebagai suatu kebijakan pangan yang menekankan kerahan pangan dan mengurangi masalah kemiskinan. Kebijakan yang dilakukan yaitu dengan memberi benih, pupuk, pembunuh hama dan dukungan finansial melalui kredit khusus. Kebijkan yang dilakasanakan pada Orda Baru menjadikan Indonesia menjadi Negara berswasembada beras dengan kebijakan yang dilakukan keberpihakan kepada petani. Keberhasilan pemerintah Orde baru saat itu dapat dikatakan sebuah keberhasilan semu, karena kebijakan ketahanan pangan pada hakikatnya hanya pada tatanan makro yaitu berorientasi kepada kepentingan politik Negara. Di indonesia terdapat kecenderungan kuat sektor pertanian selalu dituntut memberikan menyediakan beras dengan harga yang murah dan mengamankan variabel-variabel makro yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan dagang. Sektor pertanian juga dituntut mendukung sektor Industri dengan menyediakan bahan baku murah bagi para pekerja kota, sehingga kepentingan petani sebagai produsen tidak pernah diperhitungkan.

B. Konsep Ekonomi Ketahanan Pangan

Kebijakan perberasan seperti produksi, konsumsi, harga dasar gabah, pasar dan agen pelaksana kebijakan (bulog), serta hubungannya dengan dunia internasional tidak pernah lepas dari faktor-faktor value interest dan power. Berkenaan dengan ketahanan pangan, pemerintah orde baru berkepentingan untuk campur tangan pada politik harga beras. Pada bulan September 1967 saat terjadi krisis beras memberi pelajaran pada pemerintah, bahwa beras merupakan masalah yang amat peka baik dari segi ekonomi maupun politik, sehingga berdampak pada penyediaan anggaran sebesar 40% untuk membeli beras dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam dimensi ekonomi ilmu politik peran pemerintah dalam mengintervensi kebijakan ketahanan pangan yang digambarkan sebagai suatu sistem, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari ketiga sistem tersebut.

C. Produksi dan Impor Beras Saat ini kondisi perberasan Indonesia sangat memprihatinkan.

Muali tahun 2000 Indonesia termasuk dalam kelompok sepuluh besar dunia sebagai importer beras terbesar dalam urutan pertama. Hal ini bukan dikarenakan produksi beras yang menurun tetapi dikarenakan meningkatnya konsumsi beras di Indonesia. Tingginya tingkat impor beras di Indonesia bukan dikarenakan kekurangan produksi namun dikarenakan formulasi kebijakan pemerintah, kepentingan dunia usaha dan kepentingan konsumen yang saling tarik menarik. Pada tahun 2000 Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan beras. Namun kenyataannya Indonesia menjadi importer beras terbesar di dunia, hal ini dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik tertentu. Produksi beras dalam negeri selama lima tahun (periode 1997-2001) rata-rata sebanyak 31.48 juta ton. Bila pertubuhan penduduk setahun 1% (berdasarkan hitungan jumlah penduduk tahu 1990, 180 juta jiwa dan tahun 2000, 210 juta jiwa) maka jumlah penduduk rata-rata selama 5 tahun itu adalah 206, 20 juta jiwa, dengan tingkat konsumsi beras 133 Kg per kapita per tahun (data rata-rata dari FAO yang dicatat oleh KU HKTI), maka setiap tahunnya produksi beras Nasional akan berlebih 4,05 juta ton per tahun dan bila dijumlahkan selama 5 tahun akan berlebih 20,26 juta ton (Widodo, 2004). Perbedaan rata-rata jumlah konsumsi beras hingga tahun 2001 yang bersumber dari BPS yaitu 31.661 juta ton sedangan sumber dari HKTI sebesar 31, 48 juta ton pertahun. Namun perbedaan tersebut relative tidak terlalu besar tetapi permasalahannya adalah dari produksi yang ada dibandingkan kebutuhan konsumsi yang rata-rata 27,42 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai surplus beras rata-rata pertahun4,05 ton, namun mengapa harus melakukan inport beras rata-rata 2,65 juta ton pertahun. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor ekonomi politik yang diantaranya memperjuangan kepentingan pengusaha atau importir atau elit politik.

D. Perum Bulog dan Kebijakan Pangan

Bulog merupakan salah satu instrumen pelaksana kebijakan pangan Nasional. Sejak tahun 1970-an diberi hak monopoli impor untuk memberi ketenangan pangan dalam negeri. Perum bulog mengalami pasang surut yang dinamis, tetapi alasan keberadaannya tidak pernah lepas dan tidak dapat terlepaskan dari kerangka kebijakann pangan secara keseluruhan. Perubahan bulog menjadi perum tentu saja memiliki dampak sendiri. Sebagai sebuah perusahaan umum tentu saja bulog akan lebih berorientasi kepada profit. Untuk itu sangat logis jika muncul pertanyaan yang mempersalahkan keberadaan Bulog mengingat kebijakan perberasan Indonesia sudah mengarah ke pasar yang sebelumnya dalam kontrol pemerintah. Keberadaan Bulog diakui dalam perjanjian pertanian di organisasi perdagangan dunia (WTO), dalam komitmen Indonesia di WTO bahwa tarif untuk beras berkisar 0-160% dan pelaksana impornya adalah Bulog. Namun kebijakan perberasan Nasional memasuki babak baru sejak krisis tahun 1997 yang dipengaruhi oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut Naingolan (2004) ada 4 unsur yang sangat berdampak terhadap kebijakan perberasan, yaitu: 1. Subsidi pupuk yang dicabut pada 2 Desember 1998 diikuti dengan liberalisasi ekonomi pupuk yang sebelumnya di Monopoli Pusri. 2. Monopoli impor beras oleh Bulog yang tentunya akan lebih mengejar profit. 3. Bolog berubah menjadi Perum Bulog yang tentunya akan lebih mengejar profit. 4. Bea patok komoditas pangan dipatok maksimum 5 persen. Bagi Beras walaupun Monopoli Bulog dicabut bea masuk tetap 0 persen. Ketika Bulog menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan seluruh kebijakan swasembada beras berjalan, Bulog memainkan perannya relatif baik, terlepas dari permasalahan yang ada. Peran tersebut menyakut stabilitas harga, distribusi beras hingga daerah terpencil dan kelompok sasaran tertentu serta pengelolaan stok. Masalah yang yang terjadi pada Bulog adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

E. Liberalisasi Perdagangan Beras dan Nasib Petani

Perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 1998 menimbulkan dampak kepada petani. Sejak pemerintah meliberalisasikan pasar pangan domistik akhir tahun 1998. Intensif usaha tani tidak begitu menarik lagi dan juga mengakibatkan Indonesia selalu kebanjiran beras, jagung, kedele dan terigu impor dengan harga sangat murah baik karena dumping maupun karena penyeludupan. Sehingga dampak yang terjadi lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Salah satu dampak negatifnya yaitu ketika harga beras dunia tinggi akan berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuha pangan bagi kelompok miskin. Selain itu kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya impor beras dan langsung ditangani oleh pasar menyebabkan harga beras impor lebih murah dibandingkan petani dalam negeri, bila beras lokal bergerak di antara Rp. 2.700,- maka beras impor hanya Rp. 2.100,-.

F. Arah Pilihan Kebijakan Ketahanan

Pangan Kebijakan perberasan tidak terlepas dari kebijakan pertanian secara umum. Pilihan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan ekonomi tampaknya lebih banyak diwarnai oleh pemikiran modernisasi dengan lima tahap pembangunan. Indonesia memiliki lahan pertanian tinggi tidak dikelola secara maksimal demi mengejar kemajuan Industri, sehingga Indonesia mengalami jumping teknologi, dimana sektor pertanian termasuk beras kurang terurus sementara industri tidak terkejar. Kebijakan liberalisai dan bergabungnya Indonesia dengan WTO, jelaslah arah pilihan kebijakan Indonesia dalam ketahan pangan khususnya beras adalah berorientasi kepada pasar. Dimana pada awalnya pemerintah memiliki kontrol yang kuat, namun sekarang pasar yang menjadi pengontrol. Di Indonesia ada kecenderungan kuat sektor pertanian selalu selalu dituntut menyediakan beras dengan harga murah untuk mengamankan variabel-variabel makro (inflasi, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan dagang) sektor pertanian dituntut mendukung sektor Industri dengan menyediakan bahan baku murah bagi sektor Industri. Sebaliknya di negara-negara maju pertania sangat dilindungi dengan mensubsidi sektor pertanian dengan jumlah yang besar untuk meningkatkan produksi pangan, sehingga terjadi surplus produksi. Kelebihan itulah yang di jual murah ke negara-negara berkembang dengan harga murah sehingga menggangu pasar.

G. Ekonomi Liberal Versus Ekonomi Kesejahteraan

Tingginnya angka impor kita ini sunguh berlawanan sekali dengan kondisi Negara Negara kita yang agraris ini. Hal ini akibat dari dibukanya keran liberalisasi. Pilihan kebijkan ketahanan pangan saat ini (perberasan) sesunguhnya merupakan fenomena yang tidak mungkin terlepas dari pengaruh global dunia luar. Disisi lain upaya akumulasi capital yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sering kali melupakan rakyat yang semestinya harus dilayani. Petani yang mengharapkan kesejahteraan dari pilihan kebijakan pemerintah yang sulit terpenuhi.

H. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Tri Sulistyaningsih di atas, maka disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam prospektif ekonomi politik kebijakan ketahan pangan tidak hanya menyangkut permasalahan perdaganga beras,tapi memposisikan bahwa beras menjadi komoditas publik. 2. Selain itu saat ini Indonesia berada di arus liberalisasi, pemerintah cendrung berpihak pada arus perdagangan bebas dibandingkan keberpihakan kepada petani. Untuk itu aspek politik perdagangan harus mengimplemntasikan tarif impor yang saat ini masih merupakan hak Indonesia di WTO yang setiap tahun ditetapkan. 3. Agen pemerintah Bulog lebih berorientasi pada profit, terlebih setelah lembaga ini menjadi perusahan umum. Oleh karena itu diperlukan keputusan politik agar Bulog bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd