TEORI KEADILAN

Posted on : Desember 29, 2016 | post in : TUGAS KULIAH |Leave a reply |

RESUME BUKU

Di Resume Oleh      : Hadi Saputra

NIM                             : D2D009114

Program                     : Pascasarjana Magister Ilmu Admnistrasi

Judul Buku                 : A Theory Of Justice

Penulis                         : John Rawls

Penerbit                      : Pustaka Pelajar

 

TEORI KEADILAN

Peran Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi social, sebagai mana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus di tolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapa pun efisien dan rapinya, harus di reformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkanya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang dapat di dapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagaian besar keuntungan yang di nikmati banyak orang.

Subjek Keadilan

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil: tidak hanya hukum, institusi, dan system sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecendrungan orang adil dan tidak adil. Namun, topik kita adalah mengenai keadilan sosial bagi kita, subjek utama keadilan adalah mengenai keadilan sosial. Bagi kita, subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan keajaiban fundamental serta menetukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Melalui institusi-institusi utama saya memahami konstitusi politik dan prinsip ekonomi serta tatanan sosial. Jadi, perlindungan legal atau kebebasan berfikir, pasar kompetitif, kepemilikan privat atas alat-alat produksi, dan keluarga monogami adalah contoh institusi sosial utama.

Gagasan utama teori keadilan

Tujuan utama saya adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang di ungkapkan oleh, katakanlah, locke, rouseau, dan kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Untuk melakukan hal ini kita tidak akan mengganggap kontrak sebagai satu-satunya cara untuk memahami masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan tertentu. Namun gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip keadilan bagi struktur dasar masyrakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah rinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asli ketika mendefenisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dn bentuk-bentuk pemrintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan saya sebut keadilan sebaga fairness. Setiap teori etis mengakui arti penting struktur dasar  sebagai objek kedilan, namun tidak semua teori memandang arti pentingnya dengan cara yang sama. Dalam keadilan sebagai fairness, masyarakat ditafsirkan sebagai ikhtiar kooperatif demi keuntungan bersama. Struktur dasar adalah sistem aturan publik yang menentukan skema ativitas yang membuat orang betindak bersama sedemikian hingga melahirkan jumlah keuntungan yang lebih banyak dan memberi porsi pada setiap klaim yang diakui dalam proses. Sebaliknya, keadilan prosedural murni berjalan ketika tidak ada kriteria independen bagi hasil yang benar atau fair, menegaskan bahwa prosedurnya telah di ikuti dengan layak. Situasi ini di gambarkan dengan gambling (judi). Jika sejumlah orang terlibat dalam serangkaian taruhan yang fair, distribusi uang setelah taruhan terakhir adalah fair, atau minimal tidak unfair, bagaimanapun distribusinya.

Prinsip-Prinsip Untuk Invidu: Prinsip Fairness.

Sejauh ini saya telah membahas prinsip-prinsip yang di terapkn pada institusi atau,lebih tepatnya, pada struktur dasar masyarakat. Namun jelas bahwa prinsip-prinsip jenis lain juga harus di pilih, karena teori yang lengkap mengenai hak juga memasukan prinsip-prinsip bagi individu. Bahkan, seperti yang di tunjukan dalam diagram, orang membutuhkan prinsip-prinsip bagi hukum nasuinal dan aturan-aturan prioritas untuk menerangkan penekanan ketik berbagai prinsip saling berkonplik. Saya tidak akan mengulas prinsip saling berkonflk. Saya tidak akan mengulas prinsip-prinsip untuk individu. Namun prinsip-prinsip tertentu dari jenis ini merupakan bagian yang esensial dari teori keadilan manapun. Pada bagian ini dan selanjutany akan dijelaskan tentang alasan untuk memilih prinsip-prinsip itu akan di tunda hingga bagian-bagian setelahnya.

Posisi Asali

Kondisi Keadilan bisa dijelaskan sebagai kondisi normal di man kerja sama manusia bisa di mungkinkan dan di perlukan. Kendati masyarakat adalah suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama,biasanya ia di tandai dengan konflik dan juga identitas kepentingan. Dengan demikian gambaran ideal tentang konsepsi keadilan menegaskan bahwa konsepsi itu harus mengungkapkan secara terang penghargaan seseorang terhadap orang lainya. Dengan cara ini, mereka memastikan pemahaman tentang martabat diri mereka sendiri. Di sinilah dua prinsip keadilan memenuhi tujuan ini. Karena ketika masyarakat mengikuti prinsip ini, kebaikan semua orang di publik ini terhadap penghargaan diri umat manusia.

Keadilan Politik dan Konstitusi

Saya sekarang akan membahas keadilan plitk.yaitu keadilan konstitusi, dan akan menguraikan makna kebebasan yang setara bagi bagian struktur dasar ini.keadilan politik mempunyai dua aspek yang muncul dari fakta bahwa sebuah kontitusi yang adil adalah suatu keadilan prosedural yang tidak sempurna. Pertama, konstitusi hendak menjadi prosedur adil yang memuaskan tuntutan-tuntutan kebebasan yang setara; dan kedua, ia hendak menyusun sehingga semua susunan yang mungkin lebih menmpunyai kemungkinan di banding yang lain untuk menghasilakan sistem legislasi yang adil dan efektif. Keadilan dari konstitusi hendak di nilai dari kedua tema dari sudut pandang yang di izinkan keadaan, penilain-penilain ini di buat dari posisi konvensi konstitusional.

Rule of law

Sekarang kedaulatan hukum jelas-jelas berkaitan erat dengan keadilan. Kita dapat melihatnya dengan mengingat gagasan tentang sistem hukum dan hubungan dekatnya dengan prinsip defenitif keadilan sebagai keteraturan. Sebuah sistem hukum adalah sebuah urutan aturan publik yang memaksa yang di tujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerja sama sosial. Ketika aturan aturan ini adil, mereka menegakan sebuah dasar bagi harapan yang sah.

Konsep Keadilan dalam Ekonomo Politik

Tujuan saya dalam bab ini adalah untuk melihat bagaimana dua prinsip berfungsi sebagai sebuah konsepsi eknomi politik, yaitu sebagai standar untuk menilai kebijakan dan rencana-rencana,ekonomi, dan latar belakang institusinya-institusinya. 9ekonomi kesehjahteraan seringkali didefiniskan dengan cara yang sama. Saya tidak menggunakan nama ini karena istilah”kesejahteraan seringkali didefinisikan dengan cara yang sama. Saya tidak menggunakan nama ini karena istilah”kesehjahteraan” mengisyaratkan bahwa konsepsi moral di dalamnya adalah utilitarian; ungkapan”pilihan sosial” (sosial choice) jauh lebih baik meskipun saya yakin konotasinya masih terlalu sempit.) sebuah doktrin ekonomi politik harus memasukan tafsiran terhadap kebaoikan publik yang berdasar pada konsepsi keadilan. Ia juga memandu refleksi-refleksi warga ketika mereka mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan ekonomi dan sosial. Ia akan mengambil perspektif konvensi konstitusional atau tahap legislatif dan memastikan bagaimana penerapan prinsip-prinsip keadilan tadi. Pendapat politik memperhatikan apa yang memajuan manfaat badan politik sebagai satu keseluruhan dan memunculkan sejumlah kriteria bagi pembagian yang adil atas keuntungan-keuntungan sosial.

Institusi-institusi dasar bagi keadilan distributif

Persoalan utama berkenaan dengan keadilan distributif adlah pemilihan sistem sosial. Prinsip-prinsip keadilan berlaku pada struktur dasar dan mengatur bagaimana lembaga-lembaga utamanya di gabungkan menjadi satu skema. Sekarang, seperti yang telah kita lihat,gagasan tentang keadilan sebagai faines harus menggunakan gagasan keadian proseduralmurni untuk menangani kebutulan-kebutlan dalam situasi tertentu.sistem sosial hendak didesain sedemikian rua sehingga distribusi yang dihasilkan adalah adil, apapun yang terjadi. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk meletakan proses sosial dan eknomi di sekeliling intitusi-institusi dasar yang tepat ini, hasil dari proses disrtributif tidak akan adil. Tidak ada keadilan dasar.

Masalah keadilan dalam berbagai generasi

Sekarang kita mesti meninjau persoalan keadilan antar generasi. Tidak perlu di tekankan kesulitan-kesulitan yang di sebabkan persoalan ini. Setiap teori etis telah melalukan beberapa pengujian yang sulit bahkan hampir mustahil terhadapnya. Mesti demikian, gagasan tentang keadilan sebagai faines akan tidak lengkap tanpa pembahasan tentang persoalan penting ini. Persoalan muncul dalam konteks sekarang karena pertanyaan ini masih terbuka ketika sistem sosial sebaga satu keseluruhan,ekonomi kompetitif yang dilingkupi olehhhh rumpun institusi dasar yang tepat, dapat di buat untuk memenuhi dua prinsipkeadilan. Jawaban mesk pada tingkat tertentu-tingkatan di mana nilai minimun sosial hendak di tentukan.tapi hal ini pada giliranya berhubungan dengan sejauh mana generasi sekarang menghormati klaim-klaim para penerusnya.

Perlunya teori tentang manfaat

Sejauh ini saya hanya sedikit mengungkapkan maslah konsep kemanfaatan. Sebelumnya telah disampaikan telah disampaikan secara singkat ketika saya mengungkapkan bahwa manfaat seseorang di tentuaan oleh apa yang baginya merupakan rencana hidup paling rasional dengan situasi yang ada.sejak semula bhwa dalam masyarkat yang tertata baik konepsi warga tentang manfaat mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hak yang secara publik di akui serta mengandung ruang yang layak bagi berbagai hal primer. Namun,konsep kemanfaatanya hanya di gunakan dalampengertian yang agak terbatas. Dan bahknsaya membedakan antara dua teori tentang manfaat.

Pertimbangan Rasionalitas

Saya baru saja menyattakan bahwa prinsip pilihan rasional (prinsip penghitungan) yang lebih sederhana tidaklah memadai untuk mengatur rencana-rencana. Kadangkala meeka tidak berlaku,karena mungkin katakanlah tidak ada rencana yang inklusif, atau bisa saja sarana-sarananya tidak netral. Atau seringkali terjadi kita di tinggalkan dengan kelompok yang maksimal. Dalam kasus ini,kriteria rasional lebih lanjut bisa di munculkan, dan  beberapa dari ini akan saya bahas di bawa. Tapi saya harus menduga bahwa ketika prinsip nasional dapat memusatkan penilain ita dan membuat panduan untuk pemikiran, kita pada akhirnya harus memilih untuk diri sendiri, dalam arti pilihan seringkali tergantung pada pengetahuan langsung kita, bukan hanya benda-benda apa yang kita inginkan tapi juga seberapa bnyak kita mengiginkanya.

Prinsip Aristoteles

Definisi manfaat adalah murni bersifat formal/ iasekedar menyatakan bahwa manfaat seseorang di tentukan oleh rencana hidup rasional yang kan di pilih dengan pertimbangan rasionalita dari banyak kelompok rencana maksimal. meskipun gagasan tentang pertmbangan rasionalitas dan prinsip-prinsip pilihan rasional saja tentang jenis tujuan apa yang hendak didorong oleh rencana-rencana ini. Dalam rangka menarik kesimpulan tentang tujuan-tujuan ini,perlu untuk mempertimbangkan fakta-fakta umum tertentu.

Konsep Masyarakat Yang Tertata

Pada bagian awal (S1) saya menggolongkan masyarakat yang tertata sebagai masyarakat yang di rancang untuk memajukan manfaat para anggotanya dan secara efektif di atur oleh konsepsi keadilan publik. Jadi,masyarkat ini adalah masyarakat tempat setiap orang menerima dan tahu bahwa orang lain menerima prinsip-prinsip yang sama, dan tahu bahwa orang lain menerima prinsip keaadilan yang sama, dan institusi-institusi sosial  dasar memenuhi prinsip-prinsipini. Sekarang keadilan sebagai fairness diatur agar sesuai dengan gagasan masyarakat ini. Orang-orang dalam posisi asli menganggap bahwa prinsip-prinsip yang dipilih adlah bersifat publik, dan karenanya mereka harus menilai konsepsi-konsepsi keadilan dalam pandangan kemungkinan efek mereka sebagai standar yang diakui secara umum.

Moralitas otoritas

Tahap pertama dalam urutan perkembangan moral saya sebut sebagai moralitas otoritas (morality of otory).ketila aspek-aspek tertentu dari moralitas ini di pertahankan pada tahap berikutnya untuk keperluan khusus, kita dapat menggangap moralitas otoritas dalam bentuk primitifnya yaitu pada masa kanak-kanak. Saya menggangap bahwa rasa keadilan didapatkan secara bertahap oleh anggota masyarakat yang lebih muda ketika mereka tumbuh dewasa. Pergantian generasi dan kebutuhan unutk mengajarkan sikap-sikap moral(betapun sederhana) kepada anak-anak adalah salah satu dari berbagai kebiasaan hidup manusia.

Moralitas Prinsip-Prinsip

Seseorang yang mencapai bentuk-bentuk moralitas perkumpulan yanglebih kompleks, katakanlah seperti di ungkapkan oleh cita-cita warga yang setara, tentu saja mempunyai pemahaman tentang prinsipkeadilan. Ia juga telah mengembangkan keterikatan pada banyak individu dan komunitas tertentu, dan ia cenderung mengikuti standar-standar moral yang berlaku padanya dalam berbagai kedudukanya dan yang di tegakan oleh kesetujuan dan ketidaksetujuan sosial. Setelah menjadi tergabung dengan orang lain dan ingin menjalani konsepsi-konsepsi etis ini, ia khawtir dalammenarik dukungan atas perbuatan dan tujuan-tujuannya. Akan tanpa bahwa individu memahami prinsip-prinsip keadilan,motifnya untuk mengikutinya,setidaknya untuk beberapa saat, muncul sebagian besar dari ikatan persahabatan dan rasa pertemanan dengan orang lain, dan perhatianya untuk penerimaan masyarkat yang lebih luas.

Gagasan tentang kesatuan sosial

Kita telah melihat bahwa terlepas dari ciri individualistis keadilan sebagai fairnes, dua prinsip keadilan memberikan titik archimedian untukmenilai institusi-institusi yang ada dan juga keinginan serta cita-cita yang di timbulkanya. Kriteria-kriteia ini memberikan sebuah standar independen untuk memandu arah perubahan sosial tanpa meminta konsepsi seorang perfeksionis atau organik tentang masyarakat.

Kebaikan dan rasa keadilan

Sekarang ketika semua bgian teori keadilan berada dihadapan kita, argumen untuk menyesuaikan dapat dilengkapi. Ia sudah memadai untuk menyatukan berbagai macam aspek dari masyarakat yang teratur dan untuk melihat aspek-aspek tersebut dalam konteks tepat. Konsep-konsep keadilan dan kebaikan dihubungkan dengan prinsip-prinsip perbedaan dan pertanyaan tentang kesesuain adalah, apakah dua kelompok ktiteria ini bisa cocok satu sama lain. Lebih tepatnya, setiap lonsep yang prinsip-prinsip berhubungan, menentukan sebuah titik pandang dari mana berbagai institusi,tindakan dan rencana kehidupan dapat di nilai. Rasa keadilan adalah sebuah keinginan yang efektif untuk berlaku dan bertindak dengan prinsip-prinsip keadilan dan karenanya dari sudut pandang keadilan. Jadi, apa yang hendak di tegakan adalah bahwa rasional (seperti di tentukan oleh teori kebaikan yang lemah) bagi mereka yang berada dalam masyarakat yang teratur untuk menegaskan rasa keadilan mereka sebagai bersifatt mengatur pada rencana hidup mereka. Tetap perlu di tunjukan bahwa kecendrungan ini terjadi dan d pandu oleh sudut pandang keadilan sesuai kebaikan individu.

Menyimpulakn gagasan tentng Justifikasi

Para filosof biasanya mencoba membuktikan teori-teori etika dengan satu atau dua cara.kadang kala mereka berusaha menemukan prinsip-prinsip yang membuktikan dirinya sendiri dari mana sebuah himpunan stndar dan aturan yang memadai dapat di peroleh untuk di gunakan pada penilaian-penilaian kita tadi. Sebuah justifikasi jenis ini bisa kita anggap sebagai cartesian. Ia menggangap bahwa prinsip-prinsip pertama dapat dilihat sebagai benar,bahkan harus demikian; penalaran deduktif kemudian memindah keyakinan ini dari premis-premis menuju kesimpulan. Pendekatan kedua *yang oleh penyalahgunaan  bahasa disebut cartesian. Ia menganggap bahwa prinsip-prinsip pertama dapat dlihat sebagai benar,bahkan harus demikian; penalaran deduktif kemudian memindah keyakinan ini dari premis-premis menuju kesimpulan. Pendekatan kedua (yang oleh penyalahgumam bahasa disebut naturalisme) adalah dengan memunculkan definsi-defenisi konsep-konsep yang dianggap non.moral.dan kemudian menunjukan dengan prosedur-prosedur yang di terima akal sehat dan sains bahwa pernyataan-pernyataan yang sudah berpasangan dengan penilaian-penilaian moral adalah benar. Meskipun dalam pandangan ini prinsip-prinsip etika pertama tidak membuktikan diri sendiri, justifikasi atas keyakinan-keyakinan moral tidak menghadapi kesulitan-kesulitan khusus. Keyakinan-keyakinan moral tersebut dapat di tegakan, diberi defenisi-defenisi, dengan cara yang sama seperti pernyataan-pernyataan lain tentang dunia.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Theme Designed Bymarksitbd