Manajemen Keuangan Daerah

Posted on : Desember 30, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir (1998) s.d. 2008) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses r waktueformasi sektor publik, khususnya reformasi manajemen keuangan daerah. Pada dasarnya reformasi manajemen keuangan daerah tersebut merupakan suatu berkah (blessing in disquesed) dari gerakan reformasi […]

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)

Posted on : April 22, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Menurut Anggraini (2010) Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SiLPA) sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Lebih […]

Mekanisme Perubahan Anggaran

Posted on : April 19, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 154 bahwa: 1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi, b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran atar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, c) Keadaan yang […]

Proses Perubahan Anggaran

Posted on : April 19, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Menurut Anggraini (2010) perubahan peraturan daerah tentang APBD yang juga disebut perubahan APBD merupakan serangkaian proses kegiatan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Alasan perubahan peraturan daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi; Perkembangan yang tidak […]

Dasar Perubahan Anggaran

Posted on : April 19, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila: Terjadi […]

Perubahan APBD

Posted on : April 19, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Menurut Anggraini (2010) Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SiLPA) sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Lebih […]

Informasi Non Akuntasi

Posted on : Maret 25, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Informasi non akuntansi adalah informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Informasi non akuntansi ini berupa informasi yang tertuju tidak pada kondisi finansial tetapi informasi ini lebih merujuk kepada pribadi atau pihak-pihak yang pernah terkait dalam kegiatan bisnis calon debitur. Analisis yang digunakan untuk informasi non akuntansi diterapkan pada analisa kredit kualitatif, pada analisis […]

Informasi Akuntasi

Posted on : Maret 25, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Informasi akuntansi adalah informasi yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Informasi akuntansi merupakan hasil dari proses pengolahan data yang bersifat kuantitatif dalam ukuran uang, bersumber dari transaksi kegiatan operasi suatu badan usaha atau unit organisasi berupa laporan keuangan badan usaha atau unit organisasi tersebut, untuk disampaikan kepada pihak yang memerlukan, dan dapat dipergunakan oleh para […]

Pengelolaan Keuangan Daerah Ruang Lingkup dan Azas

Posted on : Maret 22, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 meliputi: Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan daerah. Pengeluaran daerah. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa […]

Pengelolaan Keuangan Daerah

Posted on : Maret 22, 2016 | post in : TEORI KEUANGAN |Leave a reply |

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaanyang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 dijelaskan bahwakeuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, […]

Theme Designed Bymarksitbd